Pencantuman Gelar Pendidikan

Layanan Kepegawaian PTKIN

Pengurusan Pencantuman Gelar Akademik ASN PTKIN

Proses pencatatan gelar akademik yang diperoleh PNS / PPPK PTKIN setelah mendapatkan Izin Belajar / Tugas Belajar ke dalam sistem SIASN BKN.

Estimasi 7 Hari Kerja

Biaya Gratis (Rp0)

Penjelasan Singkat

Pengurusan Pencantuman Gelar adalah proses pencatatan gelar akademik yang diperoleh PNS/PPPK PTKIN setelah mendapatkan Izin Belajar/Tugas Belajar ke dalam sistem SIASN BKN, agar dapat diakui secara sah dalam administrasi kepegawaian Kemenag. Gelar yang dicantumkan harus berasal dari ijazah sah dari program studi terakreditasi BAN-PT yang terdaftar di PDDIKTI.

Khusus ASN PTKIN: Pencantuman gelar sangat penting untuk pengembangan kompetensi akademik dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri.

Catatan Penting Kelayakan

Pencantuman Gelar hanya akan disetujui dan diakui apabila memenuhi kriteria berikut:

• 1 Memiliki Izin Belajar / Tugas Belajar resmi dari Rektor PTKIN sebelum memulai perkuliahan.
• 2 Program studi yang ditempuh wajib terakreditasi oleh BAN-PT pada saat kelulusan mahasiswa.
• 3 Bagi penerima Izin Belajar, aktivitas pendidikan yang dijalankan tidak mengganggu tugas kedinasan harian di PTKIN masing-masing.

Dokumen Persyaratan Layanan

Seluruh berkas dipindai (scan) dalam format PDF berkualitas baik untuk diunggah.

Total Berkas: 12 Dokumen

No	Nama Dokumen Persyaratan	Keterangan Khusus PTKIN	Status
1	Surat Dinas Usul Pencantuman Gelar dari	Disetujui dan ditandatangani oleh Rektor PTKIN	Wajib
2	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Ybs Pengusul	Bermaterai Rp 10.000,- (Ditandatangani PNS/PPPK PTKIN bersangkutan)	Wajib
3	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Rektor PTKIN	Ditandatangani oleh Rektor PTKIN (Tanpa materai)	Wajib
4	Dokumen Ijazah asli / legalisir	Ijazah sah sesuai jenjang kelulusan baru (D3 s.d S3)	Wajib
5	Dokumen Transkrip Nilai yang dilegalisir	Transkrip resmi dari program studi yang telah diselesaikan	Wajib
6	Dokumen Tugas Belajar / Surat Pengganti Izin Belajar (SKMI/SKPP)	Wajib melampirkan Izin Belajar sebagai dasar utama kelayakan	Wajib
7	Dokumen Sertifikat Akreditasi Jurusan (BAN-PT)	Akreditasi resmi Program Studi pada kampus PTKIN tempat berkuliah	Wajib
8	Dokumen SK Kenaikan Pangkat Terakhir	Berlaku untuk Dosen maupun Tenaga Kependidikan PTKIN	Wajib
9	Dokumen SK CPNS	SK pengangkatan awal sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil PTKIN	Wajib
10	Dokumen SK PNS	SK PNS Definitif Dosen / Tenaga Kependidikan PTKIN	Wajib
11	Dokumen SK Jabatan Fungsional	Menyesuaikan jabatan fungsional aktif (misal: Jabatan Dosen/Ahli)	Kondisional
12	Screenshot bukti kelulusan pada Laman PDDIKTI	Wajib menampilkan status mahasiswa "Lulus" pada prodi PTKIN bersangkutan	Wajib

Alur Standar Operasional Prosedur (SOP)

1

Tahap 1

Pengajuan di PTKIN

ASN PTKIN mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor PTKIN dengan melampirkan 12 berkas dokumen persyaratan lengkap.

Pelaku: Dosen/Tendik ASN

2

Tahap 2

Verifikasi & Usulan

Tim Kerja Kepegawaian melakukan verifikasi dokumen dan Rektor menerbitkan surat usul resmi ditujukan ke Kemenag RI.

Pelaku: Tim Kerja Kepegawaian

3

Tahap 3

Verifikasi & Input SIASN

Biro SDM memvalidasi dokumen usulan. Jika dinyatakan sah, berkas langsung diinput ke sistem SIASN BKN.

Pelaku: Biro SDM Kemenag RI

4

Tahap 4

Penerbitan SK

Setelah data diverifikasi dan disetujui BKN, Biro SDM Kemenag RI menerbitkan Surat Keterangan Pencantuman Gelar resmi.

Pelaku: Biro SDM Kemenag RI

Timeline / Jadwal Periode Layanan 2025

Batas Akhir: 31 Maret 2026

PERIODE 1

Registrasi & Pengusulan Berkas PTKIN

14 Oktober – 15 Desember 2025

Masa pendaftaran mandiri dan upload dokumen awal oleh Dosen / Tenaga Kependidikan PTKIN.

PERIODE 2

Verifikasi & Rekomendasi di PTKIN

14 Oktober – 31 Desember 2025

Pemeriksaan dan pemberian tanda persetujuan (usulan) resmi oleh Rektor PTKIN.

PERIODE 3

Verifikasi & Pengajuan BKN (via Kanwil)

1 November 2025 – 15 Februari 2026

Koordinasi intensif antara pihak PTKIN, Kantor Wilayah Kemenag, dan sistem pusat BKN.

PERIODE 4

Penerbitan Surat Keterangan Resmi

6 November 2025 – 31 Maret 2026

Pencetakan dan penyerahan Surat Keterangan Pencantuman Gelar yang sah kepada ASN PTKIN.

Dasar Hukum & Acuan Regulasi Layanan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012

Tentang Perguruan Tinggi (Regulasi Khusus PTKIN)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

Tentang Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK)

Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) No. 3 Tahun 2023

Tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 32 Tahun 2024

Tentang Tata Kelola dan Pengelolaan PTKIN

Surat Edaran BKN Nomor 15 Tahun 2024

Mengenai Pedoman Teknis Layanan Pencantuman Gelar Akademik

Surat Edaran BKN Nomor 3 Tahun 2025

Penjelasan Tambahan Implementasi Layanan Pencantuman Gelar ASN

Surat Dinas Kepala BKN Nomor 6806/B-MP.01.01/SD/D/2025

Ketentuan Resmi Mengenai Pencantuman Gelar Profesi bagi Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK)

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Tidak secara langsung. Pencantuman gelar adalah tahapan proses administrasi murni untuk mengakui kualifikasi pendidikan baru Anda di database BKN. Untuk kenaikan pangkat kepangkatan atau jabatan akademik dosen, Anda tetap harus mengajukan dan mengikuti mekanisme Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) apabila formasinya memang tersedia.

Sesuai dengan Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023, setiap bentuk Peningkatan Pendidikan wajib didahului oleh Izin Belajar tertulis yang dikeluarkan secara resmi oleh Rektor PTKIN sebelum perkuliahan dimulai. Jika proses perkuliahan tidak didasari oleh Izin Belajar resmi, maka ijazah tersebut tidak dapat diakui dalam administrasi kepegawaian.

Bisa. PPPK PTKIN diperbolehkan untuk memproses pencantuman gelar akademik yang baru diperoleh. Namun perlu dicatat, untuk saat ini pencatatan gelar bagi PPPK hanya bersifat administratif di pangkalan data kepegawaian dan belum memberikan dampak langsung terhadap kenaikan jenjang golongan ataupun pangkat berkala.

Ya, semua tingkatan gelar akademik mulai dari Ahli Madya (D3), Sarjana (S1), Magister (S2), hingga Doktor (S3) berhak untuk diajukan proses pencantumannya. Syarat utamanya adalah seluruh proses belajar wajib berlandaskan Izin Belajar / Tugas Belajar resmi yang disetujui langsung oleh Rektor PTKIN tempat Anda mengabdi.

Diperbarui secara berkala sesuai ketentuan BKN terbaru